JALANMERAH-Pekanbaru-Gubernur Riau (Gubri), Kamis (29/7/21) sekitar Pukul 08.30 WIB, Syamsuar menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2021 secara virtual di Kediaman Gubri.
didampingi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, M. Edy Afrizal Rakorbangnas yang dibuka secara langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dihadiri oleh pejabat di Kementerian RI serta kepala Pemerintahan Daerah se Indonesia.
Kegiatan Rakorbangnas ini mengangkat tema info BMKG kawal Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana tersebut, dalam Rakorbangnas Presiden Joko Widodo menekankan empat hal.
Pertama, layanan BMKG harus disertai dengan inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi terbaru.
“Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi,” ujar Presiden RI.
Kedua, peringatan BMKG harus digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor. Informasi dari BMKG, seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa, dan kualitas udara, harus menjadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan.
Kebijakan nasional dan daerah juga harus betul-betul sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana. Untuk itu, Presiden meminta agar sinergi dan kolaborasi antara BMKG dengan kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah harus terus diperkuat.
“BMKG harus mampu memberikan layanan informasi yang akurat, yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Sehingga informasi dan data dari BMKG tersebut bisa digunakan oleh kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan merencanakan pembangunan,” tegas Jokowi.
Ketiga, pentingnya peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana, terutama di tingkat daerah dari tingkat kelurahan, desa, hingga provinsi secara terus menerus.
“Harus ada desain manajemen yang jelas yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat, sejak fase prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap, langsung bekerja dengan cepat,” ujar Orang Nomor Satu di RI.
Terakhir, perlu adanya edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama masyarakat di wilayah rawan bencana.
“Kesiagaan dan ketangguhan masyarakat atas ancaman bencana perlu terus ditingkatkan. Budaya kesiagaan harus melembaga dalam keseharian masyarakat, manfaatkan juga kearifan lokal yang sudah ada dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana,” kata Presiden.
Begitu pula dengan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam laporannya menyampaikan berdasarkan monitoring BMKG, fenomena cuaca iklim dan tektonik di Indonesia cenderung makin dinamis, kompleks, tidak pasti, dan ekstrim.
Maka menurut Kepala BMKG, risiko kejadian multi bencana hidrometeorologi makin meningkat. Oleh karenanya, ia menyampaikan tujuan dari Rakorbangnas BMKG ini adalah untuk mewujudkan zero victim melalui upaya mitigasi secara ketat dan sinergi yang lebih intensif dan masif.
Adapun beberapa langkah tersebut yaitu, BMKG bertekad melakukan adaptasi ataupun inovasi teknologi serta meningkatkan kapasitas SDM BMKG agar lebih cakap dan terampil dalam memonitor, menganalisis, memprediksi serta memberikan informasi dan peringatan dini terhadap potensi bencana hidrometeorologi secara lebih cepat, tepat dan akurat.
"Kami terus melakukan inovasi untuk mendukung keselamatan masyarakat," tutur Ketua BMKG.*(St)
