Breaking Posts

6/trending/recent

Logo

Type Here to Get Search Results !

Iklan JM bs

Krem-dan-Kuning-Simpel-Sertifikat-Penghargaan-20231117-141715-0000

 

| TENTANG KAMI

 


SOP Perlindungan Wartawan

www.jalanmerahtv.com

• KEMERDEKAAN menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. 

• Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat: 

• Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan www.jalanmerahtv.com yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi; 

• Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan www.jalanmerahtv.com memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa; 

• Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan www.jalanmerahtv.com dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun; 

• Karya jurnalisti www.jalanmerahtv.com dilindungi dari segala bentuk penyensoran; 

• Wartawan www.jalanmerahtv.com yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya; 

• Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan www.jalanmerahtv.com yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh; 

• Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya; 

• Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan www.jalanmerahtv.com dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi; 

• Pemilik atau manajemen perusahaan pers www.jalanmerahtv.com dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku. 

Redaksi www.jalanmerahtv.com

________________________________________


Peraturan Perusahaan Yang Mengatur Jenjang Karir Kewartawanan

www.jalanmerahtv.com

Media Siber www.jalanmerahtv.com Mempunyai jenjang karir struktural . Kenaikan gaji dan pangkat terkait dengan jabatan. Status Urutan: reporter, reporter senior, redaktur, redaktur senior, asisten redaktur pelaksana, redaktur pelaksana, wakil pemimpin redaksi, dan pemimpin redaksi.

Jenjang karier fungsional. Seorang reporter dapat menerima yang berbeda tergantung dari kualifikasinya.

Jenjang karir fungsional dijalankan di perusahaan media www.jalanmerahtv.com

Sembilan jenjang untuk seluruh pegawai. Jadi pangkat pegawai di perusahaan itu adalah golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan seterusnya hingga yang tertinggi golongan 9.

Wartawan yang baru saja diangkat menjadi pegawai tetap, dia akan berstatus golongan 6, sedangkan yang tertinggi memiliki golongan 9. Kreteria wartawan yang bisa naik pangkat dan persyaratan kenaikan pangkat bisa diangkat sebagai berikut.

Golongan 6 (2 tahun).

Seorang wakil yang baru diterima dan berstatus pegawai tetap berpangkat golongan 6. Tugas persetujuan membuat laporan atau menulis setengah jadi. Dia akan membahas hingga dua tahun dengan persyaratan tertentu untuk lulus. Katakanlah misalnya, tahun pertama nilai prestasi harus minimal AB, tahun kedua juga minimal AB. Perusahaan dapat membuat persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Mereka menjawab dari jumlah laporan, kualitas laporan, menerima berita dan sebagainya. Jika lulus, pengumuman disetujui akan memenuhi persyaratan untuk ikut ujian kenaikan level.

Ujian I (1 tahun).

Ujian atau kadang-kadang disebut Magang. Wartawan terutama tentang teknik yang bagus. Mereka juga membahas dalam hal manajemen, seperti bagaimana membuat penugasan, mengarahkan lobi dan sebagainya. Tujuan akhir dari ujian tingkat ini membuat wawancara dengan teknik menulis yang mumpuni plus kemampuan manajamen tingkat menengah.

Syarat kelulusan harus minimal dinilai AB dan persyaratan lain seperti perencanaan berita, kepemimpinan mengatur reporter, kemampuan mengendalikan konflik, dan sebagainya. Jika lulus, kabar yang disampaikan akan naik pangkat Golongan 7.

Golongan 7 (2 tahun).

Orang yang lulus golongan 7 harus memenuhi syarat yang lebih baik dalam hal menerima, teknik peliputan, lobi dan sebagainya. Beberapa posisi di perusahaan juga mensyaratkan golongan 7. Mereka sudah bertanggung jawab mengatur halaman dan membawahi reporter. Tentu saja mereka mendapatkan uang yang lebih tinggi dari golongan 6.

Bisa saja seorang wartawan tidak memiliki jabatan redaktur, tapi dia bisa punya golongan 7. Artikel lengkap tentang karya jurnalistik yang lebih bagus, misalnya tulisan dengan laporan mendalam atau investigasi. Inilah kelebihan dari meminjamkan fungsional, struktural naik.

Ujian II (1 tahun)

Pada ujian yang berlangsung satu tahun ini, diterbitkan yang akan menuju golongan 8 diberi ujian untuk menulis lebih canggih lagi. Jenis penulisannya jauh lebih mendalam, berisifat investigasi, wawancara ekslusif dan sebagainya. Mereka juga diberi ketrampilan manajerial yang lebih tinggi lagi, seperti disetujui untuk mengelola biro di daerah dan sebagainya. Jika lulus, maka pengumuman yang dikumpulkan akan naik menjadi golongan 8.

Golongan 8

Golongan ini merupakan golongan tertinggi dalam kenaikan pangkat reguler. Untuk naik golongan 9, hanya satu dua orang saja yang dipilih. Dia akan dipilih dari golongan 8 yang diselesaikan berprestasi. Ujian di bidang manajemen lebih diutamakan, karena mereka yang akan naik golongan 9 akan dicalonkan menjadi petinggi di perusahan tersebut, misalnya menjadi wakil pemimpin redaksi atau pemimpin redaksi. Mereka yang lolos berdasar pengamatan tim penilai, maka dia akan naik pangkat ke golongan 9 dengan tugas manajerial yang lebih menonjol.

Golongan 9

Golongan tertinggi, Perannya sudah sangat menajerial tetapi tetap dengan kemampuan menulis paling mudah.

Demikian kira-kira gambaran umum. Karena ini gambaran umum, maka belum ada detail-rinci ujian yang harus dilakukan, tim penilai dan administrasi redaksi yang sesuai.

Dengan jenjang Fungsional ini, maka wartawan dapat memilih tetap menjadi reporter tetapi dengan level golongan yang lebih tinggi. Jadi naik pangkat dan bayar tidak harus menunggu menjadi pejabat di kantor media tersebut.

www.jalanmerahtv.com

________________________________________

Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Pers sendiri keberadaannya dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
menghormati hak privasi;
tidak menyuap;
menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interprentatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.

Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.

Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.
Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)

www.jalanmerahtv.com